Hope for Western Sahara

JAKARTA – Berbicara mengenai isu dekolonisasi, publik internasional selama ini lebih banyak memberi perhatian kepada perjuangan rakyat Palestina yang terus melepaskan diri dari cengkeraman Israel. Namun, ada suatu wilayah di belahan barat Afrika yang mengalami permasalahan serupa. Wilayah tersebut adalah Sahara Barat.
Selama lebih dari 30 tahun, rakyat di Sahara Barat terus menghadapi ketidakpastian mengenai status mereka yang belum diakui sebagai negara berdaulat oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), yang masih menggolongkannya sebagai wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri (non-self governing). Bahkan, rakyat Sahara Barat masih menanggung penderitaan akibat wilayah mereka sejak 1976 diduduki oleh negara tetangga, Maroko.
Sejak ditinggal Spanyol, Sahara Barat menjadi rebutan antara Maroko dan Mauritania melalui aksi militer tahun 1976. Tiga tahun kemudian Mauritania menarik diri dari Sahara Barat sehingga Maroko menjadi koloni tunggal di wilayah yang kaya akan sumber daya alam tersebut. Namun, penguasaan Maroko tersebut tidak diterima oleh rakyat Sahara Barat dan merupakan aksi ilegal. Sempat melakukan perlawanan bersenjata, gerakan kemerdekaan Sahara Barat yang dipelopori Fron Polisario sejak 1991 sepakat melakukan gencatan senjata dan memilih jalan damai untuk mengakhiri pendudukan Maroko.
Namun, hingga kini penyelesaian damai yang diserukan oleh PBB atas krisis dekolonisasi di Sahara Barat masih belum mencapai hasil konkret, bahkan penderitaan rakyat terus berlangsung sejak Maroko melakukan serangan dan pengeboman yang memaksa ratusan ribu warga mengungsi ke wilayah tetangga di dekat Kota Tindouf, Aljazair. Perwakilan Sahara Barat untuk Australia, Selandia Baru dan Pasifik Selatan, M. Fadel Kamal, selama satu pekan berkunjung ke Indonesia untuk menghadiri seminar dekolonisasi di Bandung 14-16 Mei.
Kepada SH, Selasa (20/5), Kamal mengungkapkan perjuangan yang dilakukan rakyat Sahara Barat demi mewujudkan negara yang merdeka dan berdaulat dengan nama resmi Republik Demokrasi Arab Saharawi (SADR). Kamal juga mengungkapkan tantangan dan penderitaan yang dialami rakyat Sahara Barat dan Fron Polisario dalam melakukan perjuangan mereka tersebut. Dia juga mengungkapkan harapannya kepada Indonesia yang kali ini menjadi Ketua Komisi Khusus PBB bidang Dekolonisasi (C24). Demikian petikan wawancaranya.

Bisakah Anda jelaskan secara singkat seberapa pentingnya isu dekolonisasi bagi rakyat Sahara Barat dan situasi terkini di negara tersebut?
Sahara Barat merupakan bukti dari isu dekolonisasi yang masih belum bisa terselesaikan. Apalagi wilayah ini merupakan koloni terakhir yang masih tersisa di Afrika. Sampai kini hak-hak bangsa Sahara Barat mengatur nasib sendiri sebagai negara yang berdaulat masih belum terpenuhi dan terus mengusik hidup rakyat kami dalam 33 tahun terakhir. Terutama mereka yang masih menderita akibat pelanggaran hak asasi manusia, baik yang tinggal di wilayah yang masih dijajah maupun di kamp pengungsi di perbatasan sebanyak sedikitnya 165.000 orang.
Mereka hidup dalam kondisi yang mengenaskan dan tinggal di gurun pasir yang sangat tidak layak. Isu di Sahara Barat ini patut disayangkan karena melibatkan negara muslim. Sangat jarang terjadi melihat negara muslim menginvasi sesama bangsa muslim dan meneruskan kolonisasi Spanyol periode 1884 sampai 1975. Itu merupakan invasi yang brutal dan berdarah karena menggunakan bom kluster dan napalm yang dilarang PBB.
Orang Saharawi yang tetap tinggal di tanah air mereka senantiasa ditahan, dipenjara, menghadapi kematian, dan “hilang” di tangan angkatan pendudukan Maroko. Mereka yang ingin melarikan diri dihalangi oleh tembok sepanjang 2.700 km yang membelah Sahara Barat dalam zona pesisir yang diduduki Maroko dan bagian dalam yang dikuasai Republik Saharawi. Selain itu ditanam lebih dari 3 juta ranjau darat dan 120.000 tentara.
Fron Polisario selama ini berjuang untuk mewujudkan Sahara Barat yang merdeka dan berdaulat melalui proklamasi Republik Demokrasi Arab Saharawi (SADR). Namun hingga saat ini Sahara Barat masih digolongkan PBB sebagai wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri dan Maroko masih berkuasa di sana. Apa yang membuat isu dekolonisasi ini sulit segera diselesaikan?
Saya sadar bahwa perjuangan sebagai bangsa yang merdeka masih membutuhkan waktu yang panjang, seperti yang terjadi pada Namibia, Afrika Selatan, dan Eritreia. Sebenarnya PBB maupun Uni Afrika telah menerapkan upaya-upaya yang gigih untuk mengatasi isu dekolonisasi Sahara Barat. Namun masalahnya, belum ada upaya-upaya mempercepat pelaksanaan resolusi-resolusi maupun berbagai kesepakatan internasional yang mendukung penyelesaian dekolonisasi di negeri kami.
Salah satu penyebabnya karena Maroko khawatir akan sikap rakyat Sahara Barat bila dilakukan referendum seperti yang diusulkan PBB di sejumlah resolusi. Mereka tentunya akan memilih merdeka ketimbang tetap berada di bawah penguasaan Maroko. Selain itu, kurangnya tekanan atau kemauan politik di antara anggota-anggota yang berpengaruh di Dewan Keamanan PBB, terutama dari Prancis. Mereka berupaya agar Maroko tidak ditekan atau dikecam atas pelanggaran yang dilakukan terkait dengan berbagai resolusi maupun perjanjian damai yang mendukung pelaksanaan referendum Sahara Barat.
Kendala lain bisa jadi terkait dengan ungkapan Inggris, “suatu roda baru diperbaiki bila sudah mengeluarkan suara yang tak mengenakkan.” Selama ini rakyat Sahara Barat – kendati menderita dalam penjajahan - memilih pendekatan yang damai dan tidak melakukan huru-hara atau aksi terorisme untuk mengundang perhatian dunia. Ironisnya masyarakat dunia akhirnya kurang peduli atas kondisi di Sahara Barat karena rakyat di sana bersikap baik dan memilih jalan damai dengan mematuhi seruan gencatan senjata PBB 1989.

Apakah kondisi demikian bisa membuat frustrasi sebagian kalangan Fron Polisario atau mereka yang memperjuangkan Sahara Barat merdeka sehingga akhirnya kembali memilih angkat senjata melawan Maroko?
Situasi itulah yang kami khawatirkan. Apalagi sudah ada suara-suara di kalangan muda yang mulai tidak sabar atas situasi yang belum berkembang di tengah upaya-upaya damai dan perundingan yang kami lakukan selama ini. Namun, saat ini kami tetap berupaya mengedepankan jalan damai dengan tetap menggandeng Maroko dalam perundingan sambil terus mengharapkan dukungan internasional baik melalui Perserikatan Bangsa-bangsa, Uni Afrika, maupun melalui institusi-institusi lain.

Apa yang Anda harapkan dari Indonesia dalam mendukung perjuangan Sahara Barat?
Saya berharap bangsa Indonesia turut memberikan solidaritasnya kepada perjuangan Sahara Barat mengingat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Indonesia menentang penjajahan di muka bumi dan mendukung perjuangan kemerdekaan dari penjajahan. Sikap ini pun tercermin dari Dasasila Bandung pada Konferensi Asia Afrika 1955.
Jadi bagi kami, ini merupakan peluang untuk membangkitkan kesadaran bagi bangsa Indonesia mengenai isu Sahara Barat yang mungkin tidak populer di sini, namun ada banyak orang di sana yang masih menderita karena penjajahan. Apalagi Indonesia saat ini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan Ketua Komisi Khusus Urusan Dekolonisasi sehingga bisa berperan aktif memperjuangkan resolusi PBB dalam mempercepat upaya mengatasi isu dekolonisasi ini.
Kami berterima kasih kepada Indonesia yang memberi kesempatan untuk mengabarkan perjuangan Sahara Barat melalui seminar di Bandung pekan lalu. Selanjutnya kami berharap dukungan selanjutnya dari Indonesia saat memimpin pertemuan komisi C24 di New York, Amerika Serikat, Juni mendatang.
(renne kawilarang)

Sekilas Sahara Barat

Sahara Barat yang luasnya sama dengan Inggris terletak di barat laut benua Afrika, tepatnya di sepanjang pesisir Samudera Atlantik dan dibatasi oleh Maroko di sebelah utara, Aljazair di sebelah timur laut dan Mauritania di selatan dan tenggara. Sahara Barat secara resmi disebut Republik Demokrasi Arab Saharawi (SADR) yang diproklamasikan pada 27 Februari 1976.
SADR merupakan anggota penuh Uni Afrika dan diakui secara internasional oleh lebih dari 80 negara. SADR kaya akan sumber-sumber mineral, termasuk fosfat dan bijih besi dan merupakan salah satu lahan perikanan terbaik di dunia. Kini sumber minyak lepas pantainya sedang dieksplorasi.

silent moon

engkaukah yang duduk tafakur di karpet Afghan
Menggenggam debar rahasia pohon raksasa dipelataran rumah berwarna jingga
Lihat arah selatan,Tenzing
Cahaya lilin gemulai menarikan Terawang Lhasa
Dadaku berombak selirih tasbih Gautama

.................

Beri aku jarak

Beri aku jarak

Tak ada wine Tak ada blues Malam ini
Mengikuti langkahmu hingga tak terlihat lagi sudut matamu
nyaris tersesat jika saja kepang rambutmu tak memberi isyarat
Kemana langkah kau ayun dan cerita kau tuliskan dalam gambar warna warni

Jangan terlalu cepat , sayang
Beri aku jarak yang memungkinkanku tak kehilangan jejakmu
Meski perempuan telah membunuh tiga belas manusia ular
Tapi aku perempuan biasa di belantara hutanmu

Kepang rambutmu terus melambai
seperti ekor kuda dilereng Upper Mustang
Berjalan pada jarak yang memungkinkanku tak kehilangan jejakmu

Perkawinan

Perkawinan

Sesunyi inikah perkawinan
Tak cuma rasa senggama,
Perih yang kau kenalkan tak ada habisnya

sundown in my mind

Hahaha..rasanya menyenangkan. I get back my secret little world! memiliki teman dialog dalam pikiran begitu membebaskan. kita menjadi siapa yang kita mau, dan kita merdeka untuk bahkan tak menjadi siapa-siapa di sana. jika hanya ada aku dan kau, apakah itu egois? jika aku memonopolimu, dan kau memonopoliku, apakah ini akan mengganggu orang lain? jika ada yang kebetulan membaca tulisan ini, apakah aku mengajak mereka dalam dialog ini, atau aku tetap menganggapnya seolah tiada, tak ada siapa-siapa, kecuali lagi-lagi, mungkin kau-pun tak ada, karena yang ada sebenarnya hanya aku

You are Me, I am You, We are One, We are Love.

Ok, maka tidak terlalu penting lagi menyoal apakah ini aku, apakah ini kau. sendiri atau bersamamu. Tapi bagaimana dengan orang lain? yang membaca tulisan ini? bagaimana aku harus memperlakukan mereka? apakah mereka orang lain ya?bahkan aku tidak tahu siapa mereka, kecuali satu dua teman yang mengatakan, " hey, update dong blog kamu, tambah lagi puisinya". atau mantan pacar yang berjanji akan membuatkan design blog yang lebih baik, dan tak pernah dia mulai sampai hari ini, atau seorang suami yang tinggal di sebuah negara yang dilanda konflik mengaku bahwa istrinya " penasaran" untuk tahu lebih banyak tentang nama yang meluncur dari bibir suaminya dengan mata berbinar.oh god... I miss you...and I don't care who you are. tapi keterlaluan sekali jika aku tidak tahu namamu. Engkau rela kupanggil siapa saja, selain namamu sendiri. jika engkau semesta, maka namamu seluas cakrawala. Engkau memanggilku kupu kupu, little butterfly. inilah namaku, menurutmu. tapi siapa namamu? engkau tersenyum ketika kupanggil " Bee," aku memanggillmu Kasih, dan bibirmu mengunci debaran binatang purbamu. its sundown..time to back home.......... Barakallah

Western Sahara

RI's active role in Western Sahara

Opinion News - Thursday, August 14, 2008

Fadel Kamal, Sydney

Once again Indonesia is playing an active role in promoting world peace. An international conference on Peace Building and Conflict Prevention in the Muslim World organized by Nahdlatul Ulama in Jakarta on July 29 - Aug. 1, 2008. A delegation from Western Sahara participated in the conference.

In 1955, a victory in solidarity was achieved in the name of liberty and human freedoms for oppressed peoples with the Asia-Africa Conference and in the first stirrings of the non-aligned movement during the famous Bandung Conference.

At issue then were the aspirations of many peoples in Asia and in Africa to enact their rights as peoples and to exercise the sovereignty denied them by colonial rulers as well as to ensure the scourge of colonization no longer afflicts our world. Indonesia's role, now as then, is significant.

Today, Asia is a thriving region of generally independent states. Colonialism is, for most, a bitter, if all too recent memory. In Africa too, colonial powers have withdrawn to release that continent's panoply of peoples and cultures.

Few decolonization processes have been easily won, or smoothly realized. Yet all have engendered a greater appreciation of freedom, for the principles of human rights and democracy.

Yet, in Africa, one colony remains: Western Sahara. Those vaunted principles so valued and in whose name so much has been dedicated remain absent here. Many of the indigenous Sahrawi people languish in refugee camps and can only dream of independence. Colonial occupiers have attacked our people, stolen our resources and separated families via a 2,700 km long sand wall, which is dotted with military posts and landmines.

In the face of this, the Saharawi people have denounced violence as a first option solution. We have established a government, democratically elected, which has been recognized by over 80 countries and is a member of the African Union (AU). Morocco's occupation is recognized by no-one. But the presence of a Moroccan military occupation in Western Sahara since 1975 represents a significant spanner in the works on the world's decolonization well-oiled machinery.

Few countries are as well positioned as Indonesia to work towards a win-win decolonization process in Western Sahara.

Decolonization, it might be said, is in the very life-blood of modern Indonesia. The first paragraph of the RI Constitution preamble, struck in1945, reads: "With independence being the right of every nation, colonialism must be eliminated from the face of the earth as it is contrary to the dictates of human nature and justice."

RI's official foreign policy seeks to ensure its "role in settling international problems, particularly those threatening peace and contrary to justice and humanity."

As a country that understands the injustices and inhumanity inherent in colonialist occupation, RI must surely not only empathize with its Muslim brothers and sisters in Western Sahara, but can securely refer to its own national principles to help end their plight.

Indeed, this is something the Indonesian government appears to be doing. The government has set a course for raising RI's profile as a responsible international power, befitting its size and heritage.

Making RI's task more pressing is the fact that Western Sahara is on the UN decolonization list, the International Court of Justice has reaffirmed the right of the Saharawi people to self-determination in its famous verdict of 1975 and, there is a UN Settlement Plan that has been agreed by both parties Morocco and Polisario.

Furthermore, The UN, the African Union (AU) and the Non-Aligned Movement (NAM) have all adopted positive stances which support the right of the Saharawi people to self-determination.

We have agreed to participate in a free and fair referendum to decide the fate of Western Sahara. So has Morocco. But they, like colonial powers through the ages, reneged on their agreement and have since refused to consider that option.

That Western Sahara's independence movement remains committed to democracy and has renounced terrorism and violence should not be ignored. Should the global community wish to reward these values, then Western Sahara presents the opportunity to do so.

Indonesia, now poised to become an even greater influence on the world stage, can encourage that process and build on its Bandung legacy. It can help realize something the international community has failed to reach for over three decades: the enduring self-determination of the people of Western Sahara.

The writer is Polisario's chief representative to Australia and New Zealand
(source ; the Jakarta Post August 14, 2008)
.

http://old.thejakartapost.com/detaileditorial.asp?fileid=20080814.F05&irec=4

Vodoo

pinjamkan jemari yang menulis basmallah di payudara

pinjamkan setangkup bibir yang meronce pasir sahara


musik belum belum berakhir

ketika matamu mengunci kataku